Jangan Sampai Salah, Ini Istilah Perpajakan yang Perlu Diketahui Saat Bekerjasama Dengan Vendor



Salah satu kewajiban yang tidak bisa Anda hindari ketika melakukan sebuah bisnis adalah membayar pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat negara dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber dana pemerintahan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Tetapi sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang belum melek pajak, termasuk para pengusaha dan pebisnis, sehingga tidak aneh banyak yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus segala tetek bengek perpajakan yang dirasa ribet dan membingungkan.

Bagi Anda yang baru pertama kali berurusan dengan pajak dan masih bingung dengan istilah-istilah perpajakan, berikut adalah beberapa istilah perpajakan yang sering digunakan atau bahkan mungkin sering Anda dengar berikut penjelasannya.

Barang Kena Pajak (BKP)

Barang kena pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Ada duda jenia ‘barang yang akan terkena pajak:

    a. Barang yang berwujud. Misalnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lain-lain.
    b. Barang yang tidak berwujud. Misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain.

Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, misalnya: Jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dsb.

Dalam berurusan dengan vendor dan supplier, hal ini harus jelas di awal, karena ini berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan Anda. Terutama jika Anda menggunakan accounting software dimana biasanya memang ada kolom PPN atau PPH yang harus diisi jika melakukan purchasing dari vendor/ supplier.

Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan sebuah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau lebih sering dikenal dengan istilah NPWP adalah rangkaian nomor seri yang digunakan oleh kantor pajak untuk mengidentifikasi para wajib pajak di Indonesia, baik wajib pajak pribadi maupun badan. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk kartu pengenal.

Sebagai warga negara Anda wajib memiliki kartu NPWP, jika Anda menerima penghasilan kena pajak dari sebuah perusahaan, atau pun dari usaha milik sendiri. Agar dapat melakukan seluruh aktivitas perpajakan seperti e-Filing dan bayar pajak, wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki NPWP.

Itulah beberapa istilah dalam perpajakan yang perlu Anda ketahui ketika menjalankan sebuah bisnis jasa ataupun barang. Sebagai warga negara yang baik, hal ini tentunya sangat perlu diingat dan ditaati. Karena pajak adalah sebuah kewajiban warga negara yang tidak boleh anda lewatkan.
Previous
Next Post »
Comments


EmoticonEmoticon